LELANG RUMAH BISA DILAKUKAN TANPA SP1–SP3? INI PENJELASANNYA!

Pertanyaan ini sering muncul ketika rumah yang menjadi jaminan kredit mengalami tunggakan: **“Apakah bank bisa langsung melelang rumah tanpa memberikan SP1, SP2, dan SP3?”**

Jawabannya perlu dilihat dari **jenis lelang, dasar eksekusi, dokumen yang dimiliki kreditur, serta bukti bahwa debitur telah wanprestasi**. Jadi, tidak tepat jika disimpulkan bahwa setiap lelang rumah selalu wajib didahului tepat tiga surat peringatan.

1. Apa itu SP1, SP2 dan SP3?

Dalam praktik penagihan kredit, bank atau kreditur dapat memberikan surat peringatan secara bertahap kepada debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

SP1, SP2, dan SP3 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemberitahuan dan penagihan kepada debitur. **Namun, hukum tidak secara umum menetapkan bahwa semua kasus harus selalu menggunakan tiga surat dengan nama SP1, SP2, dan SP3 sebelum lelang dapat dilakukan.**

Yang penting adalah dapat dibuktikan adanya **wanprestasi/cidera janji** dan terpenuhinya persyaratan eksekusi serta lelang sesuai jenis lelangnya.

## 2. Bagaimana dengan lelang eksekusi Hak Tanggungan?

Apabila rumah telah dibebani **Hak Tanggungan** dan debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan.

DJKN menjelaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan berdasarkan mekanisme tersebut tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan mengenai wanprestasi. ([DJKN][1])

Namun, **bukan berarti kreditur dapat melelang rumah sesuka hati tanpa dokumen dan prosedur.**

PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berlaku sejak 1 Januari 2024, mengatur persyaratan dokumen untuk lelang eksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Di antaranya terdapat dokumen yang membuktikan debitur telah wanprestasi, **antara lain surat-surat peringatan**. ([JDIH Kementerian Keuangan][2])

## 3. Apakah harus ada SP1, SP2 dan SP3 semuanya?

**Tidak otomatis harus tiga surat tersebut.**

Kata penting dalam ketentuan tersebut adalah adanya **bukti bahwa debitur wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan**. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya bertanya “ada SP1-SP3 atau tidak?”, tetapi juga harus melihat:

* Apa isi perjanjian kredit?

* Kapan debitur dinyatakan cidera janji?

* Apakah telah jatuh tempo atau terjadi kondisi wanprestasi sebagaimana diperjanjikan?

* Surat atau pemberitahuan apa yang telah diberikan kepada debitur?

* Apakah dokumen persyaratan lelang telah lengkap?

* Apakah prosedur pengajuan dan pelaksanaan lelang telah sesuai ketentuan?

* Apakah terdapat keberatan atau sengketa mengenai objek jaminan?

Dalam praktik, surat peringatan memang lazim digunakan sebagai bukti adanya wanprestasi. DJKN juga menjelaskan praktik pemberian peringatan kepada debitur sebelum permohonan lelang diajukan. ([DJKN][3])

## 4. Jangan keliru: “tanpa SP1-SP3” bukan berarti “tanpa peringatan”

Ini bagian yang sangat penting.

**Tidak adanya tiga surat dengan label SP1, SP2, dan SP3 tidak serta-merta berarti lelang pasti tidak sah.**

Sebaliknya, apabila kreditur sama sekali tidak dapat menunjukkan dasar yang memadai mengenai wanprestasi dan persyaratan prosedural lainnya, maka persoalannya dapat menjadi serius dan perlu diperiksa secara hukum.

Dalam praktik peradilan maupun administrasi eksekusi, dokumen peringatan dapat menjadi bagian penting untuk menunjukkan bahwa debitur telah diberi kesempatan memenuhi kewajibannya. Bahkan salah satu dokumen persyaratan eksekusi Hak Tanggungan yang dipublikasikan Pengadilan Negeri Pati mencantumkan **Surat Peringatan I–III** untuk permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang berdasarkan Hak Tanggungan. ([JDIH Mahkamah Agung][4])

Jadi, **jenis eksekusi dan jalur lelangnya harus dibedakan.**

## 5. Bagaimana jika rumah sudah masuk pengumuman lelang?

Jangan langsung beranggapan bahwa semuanya sudah terlambat.

Segera periksa:

**① Perjanjian kredit**

Pastikan ketentuan mengenai wanprestasi, jatuh tempo dan hak kreditur.

**② Sertifikat Hak Tanggungan**

Periksa apakah rumah memang dibebani Hak Tanggungan dan siapa pemegangnya.

**③ Bukti tunggakan**

Periksa jumlah tunggakan, tanggal jatuh tempo dan perhitungan kewajiban.

**④ Surat peringatan/pemberitahuan**

Periksa surat apa saja yang pernah diberikan dan bagaimana penyampaiannya.

**⑤ Dokumen permohonan lelang**

Periksa apakah persyaratan administrasi dan legalitas objek telah terpenuhi.

**⑥ Pengumuman lelang**

Periksa objek, nilai limit, jadwal dan informasi lain dalam pengumuman.

PMK 122/2023 menempatkan penelitian kelengkapan dan legalitas dokumen sebagai bagian dari proses sebelum lelang dilaksanakan. ([JDIH Kementerian Keuangan][5])

## 6. Apakah lelang dapat digugat atau dipersoalkan?

Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan lelang dapat menjadi objek keberatan atau sengketa apabila terdapat dugaan persoalan hukum, misalnya mengenai **wanprestasi, keabsahan perjanjian, Hak Tanggungan, prosedur lelang, objek jaminan, pemberitahuan, ataupun persoalan kepemilikan**.

DJKN mencatat bahwa gugatan yang berkaitan dengan lelang dapat menyangkut hubungan kredit, Hak Tanggungan, pelaksanaan eksekusi, prosedur pelelangan, harga, maupun akibat setelah lelang. ([DJKN][6])

Karena itu, setiap kasus harus diperiksa berdasarkan dokumen dan kronologi konkretnya.

## KESIMPULAN

**Lelang rumah tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya SP1, SP2 dan SP3.**

Pada lelang eksekusi Hak Tanggungan, yang harus diperhatikan adalah **adanya dasar hukum eksekusi, terbuktinya wanprestasi, dokumen yang dipersyaratkan, serta kepatuhan terhadap prosedur lelang yang berlaku.**

Jadi, **tidak tepat mengatakan bahwa setiap lelang rumah pasti batal hanya karena tidak terdapat tiga surat bernama SP1-SP3.** Sebaliknya, jika terdapat masalah mengenai bukti wanprestasi, pemberitahuan, dokumen Hak Tanggungan atau prosedur lelang, hal tersebut perlu diperiksa secara hukum sebelum menarik kesimpulan mengenai sah atau tidaknya lelang.

**Jangan menunggu rumah masuk tahap lelang baru mencari solusi. Periksa dokumen kredit dan status lelang sedini mungkin.**

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

**Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | Youtuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

🌐 [www.kantorpengacarasurabaya.my.id](http://www.kantorpengacarasurabaya.my.id)

📱 Konsultasi: **0857-3205-9321**

*Artikel ini bersifat edukasi hukum. Penanganan setiap perkara harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan kronologi masing-masing kasus.*

#LelangRumah #LelangHakTanggungan #HukumPerbankan #KantorHukum #KonsultasiHukum

[1]: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12865/Kontribusi-Lelang-dalam-Keadilan-dan-Kemakmuran-Rakyat.html?utm_source=chatgpt.com "Website DJKN"

[2]: https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-122-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com "PMK 122 TAHUN 2023 - Petunjuk Pelaksanaan Lelang | JDIH Kementerian Keuangan"

[3]: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12786/Gugatan-dalam-Pelaksanaan-Lelang-?utm_source=chatgpt.com "Website DJKN"

[4]: https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/2025/2025sk-ketua%20pengadilan3318196/KPN/SK.HK1.2.5/IX/2025.pdf?utm_source=chatgpt.com "KETUA PENGADILAN NEGERI PATI"

[5]: https://www.jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-122-tahun-2023/summary?utm_source=chatgpt.com "PMK 122 TAHUN 2023 - Petunjuk Pelaksanaan Lelang | JDIH Kementerian Keuangan"

[6]: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mataram/baca-artikel/18130/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan.html?utm_source=chatgpt.com "Website DJKN"

Read More

 PENGATURAN IZIN TINGGAL TERBATAS, KITAS, VISA & RPTKA BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Perusahaan yang mempekerjakan **Warga Negara Asing (WNA)** di Indonesia tidak cukup hanya memiliki paspor dan visa. Pemberi kerja dan tenaga kerja asing perlu memastikan aspek **ketenagakerjaan, keimigrasian, izin tinggal, serta dokumen pendukung** sesuai dengan tujuan dan jabatan pekerjaan.

Secara umum, penggunaan TKA diatur antara lain melalui **PP Nomor 34 Tahun 2021** dan **Permenaker Nomor 8 Tahun 2021**. ([JDIH Kementerian Ketenagakerjaan][1])

 1. Apa itu RPTKA?

**RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)** merupakan dokumen/rencana yang berkaitan dengan penggunaan TKA oleh pemberi kerja untuk jabatan dan jangka waktu tertentu.

Dalam ketentuan penggunaan TKA, pemberi kerja pada prinsipnya wajib memenuhi ketentuan RPTKA sesuai kategori dan pengecualian yang berlaku. Regulasi juga mengatur persyaratan jabatan, kompetensi, tenaga kerja pendamping serta kewajiban alih teknologi dan keahlian. ([JDIH Kementerian Ketenagakerjaan][1])

Artinya, sebelum mempekerjakan TKA, perusahaan perlu memeriksa terlebih dahulu:

* status dan bidang usaha perusahaan;

* jabatan yang akan ditempati TKA;

* lokasi kerja;

* jangka waktu penggunaan;

* persyaratan kompetensi;

* dokumen perusahaan;

* kewajiban tenaga kerja pendamping;

* serta kewajiban administratif lainnya.

## 2. Apa hubungan RPTKA dengan Visa dan KITAS?

**RPTKA, visa, dan ITAS/KITAS merupakan aspek yang saling berkaitan tetapi memiliki fungsi berbeda.**

Secara sederhana:

**RPTKA → proses ketenagakerjaan → Visa Tinggal Terbatas → masuk Indonesia → ITAS/KITAS → bekerja sesuai ketentuan.**

Untuk kategori tertentu, persyaratan ITAS bagi tenaga ahli asing dapat mencakup **RPTKA yang masih berlaku dan bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA**, selain dokumen penjamin. ([Imigrasi Yogyakarta][2])

## 3. Apa itu KITAS?

Istilah **KITAS** umum digunakan untuk menyebut **Kartu Izin Tinggal Terbatas**, sedangkan izin yang diberikan kepada WNA adalah **ITAS (Izin Tinggal Terbatas)**.

ITAS dapat diberikan kepada WNA untuk berbagai tujuan, termasuk bekerja. Untuk pekerja asing, jenis visa dan ITAS harus disesuaikan dengan kegiatan serta jabatan yang diperbolehkan. ([Imigrasi Jakarta Pusat][3])

Saat ini terdapat berbagai kategori visa tinggal terbatas untuk bekerja, termasuk kategori pekerjaan di bidang manajemen, industri, pemasaran, pertambangan, kesehatan, hukum, pendidikan, teknik, digital, dan bidang lainnya. ([Imigrasi Jakarta Pusat][3])

## 4. Bagaimana jika WNA sudah berada di Indonesia?

Dalam kondisi tertentu, **Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dapat dialihstatuskan menjadi ITAS**, termasuk untuk kegiatan sebagai tenaga ahli atau pekerja, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Permohonan alih status harus memperhatikan batas waktu yang ditentukan. ITK yang berasal dari **Visa on Arrival (VoA) atau bebas visa kunjungan tidak dapat dialihstatuskan** menjadi izin tinggal lainnya. ([Imigrasi Jakarta Pusat][4])

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak mengambil langkah berdasarkan asumsi bahwa semua jenis visa kunjungan dapat digunakan kemudian untuk bekerja.

## 5. Perpanjangan ITAS/KITAS

ITAS untuk bekerja dapat diberikan dengan jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan serta jenis visa/kegiatan.

Sebagai contoh, layanan Imigrasi saat ini mencantumkan beberapa visa kerja yang memungkinkan pemberian ITAS pertama selama **180 hari, 1 tahun, atau 2 tahun**, dengan ketentuan perpanjangan dan batas keseluruhan tertentu. ([Imigrasi Jakarta Pusat][3])

Karena ketentuan dapat berbeda berdasarkan kategori pekerjaan, sponsor, dan jenis visa, pemeriksaan dokumen perlu dilakukan sebelum masa izin tinggal berakhir.

## 6. Dokumen perusahaan juga penting

Untuk proses tertentu, dokumen penjamin/perusahaan dapat mencakup antara lain:

* NIB;

* dokumen pendirian dan pengesahan badan usaha;

* NPWP;

* dokumen RPTKA;

* bukti pembayaran kewajiban TKA;

* dokumen pekerjaan/jabatan;

* dokumen WNA;

* paspor;

* serta dokumen lain sesuai jenis permohonan.

Standar pelayanan Imigrasi 2026, misalnya, mencantumkan RPTKA yang masih berlaku, bukti pembayaran DKP-TKA, NIB, akta pendirian/pengesahan, dan NPWP sebagai bagian dari persyaratan untuk kategori tenaga ahli tertentu. ([Imigrasi Yogyakarta][2])

## 7. Jangan menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan pekerjaan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah **kesesuaian antara izin, jabatan, kegiatan, dan tempat kerja**.

Informasi layanan Imigrasi juga mencantumkan mekanisme terkait **alih jabatan** dan **rangkap jabatan** dari jabatan yang tercantum dalam RPTKA. ([Imigrasi Jakarta Selatan][5])

Karena itu, apabila perusahaan ingin mengubah jabatan atau memperluas aktivitas TKA, sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah diperlukan perubahan atau proses administratif tambahan.

## 8. Ada perkembangan integrasi sistem pada 2026

Pada **9 September 2026**, telah ditetapkan **Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2026** mengenai integrasi sistem OSS pada Kementerian Investasi/BKPM dengan sistem informasi ketenagakerjaan dan aplikasi All Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk pelayanan RPTKA dan pengajuan visa/ITAS/ITAP bagi TKA dalam konteks penanaman modal. Peraturan tersebut tercatat berstatus berlaku. ([JDIH Kementerian Ketenagakerjaan][6])

Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan data dan dokumen perusahaan konsisten pada sistem yang digunakan dalam proses administrasi.

## 9. Siapa yang membutuhkan pendampingan?

Pendampingan legalitas dan keimigrasian dapat dibutuhkan oleh:

**PERUSAHAAN / BADAN USAHA**

* PT;

* PMA;

* perusahaan nasional;

* yayasan atau organisasi tertentu;

* perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli asing.

**TENAGA KERJA ASING**

* tenaga ahli;

* manajer;

* profesional;

* tenaga teknis;

* tenaga kerja di bidang digital;

* pekerja asing sesuai kategori pekerjaan yang diperbolehkan.

**KONSULTASI SEBELUM PROSES**

Sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai **tujuan tinggal, jenis pekerjaan, jabatan, sponsor, lokasi kerja, masa berlaku dokumen dan jenis izin yang diperlukan.**

### Layanan Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

**NURHADI SE SH MH CPM CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

Layanan dapat mencakup konsultasi dan pendampingan terkait:

✅ RPTKA

✅ Visa tenaga kerja asing

✅ ITAS/KITAS

✅ ITAP/KITAP

✅ Perpanjangan izin tinggal

✅ Perubahan/alih status sesuai ketentuan

✅ Dokumen pendukung perusahaan

✅ Pendampingan legalitas TKA

✅ Konsultasi keimigrasian dan ketenagakerjaan

✅ Pendampingan administrasi WNA yang bekerja di Indonesia

**Hubungi:** 0857-3205-9321

Website:

[www.expertjasa.my.id](https://www.expertjasa.my.id?utm_source=chatgpt.com)

[www.nurhadijayaprima.my.id](https://www.nurhadijayaprima.my.id?utm_source=chatgpt.com)

[www.jasapasporvisakitasonline.web.id](https://www.jasapasporvisakitasonline.web.id?utm_source=chatgpt.com)

[www.kantorpengacarasurabaya.my.id](https://www.kantorpengacarasurabaya.my.id?utm_source=chatgpt.com)

**Catatan:** persyaratan dan prosedur dapat berbeda berdasarkan kewarganegaraan, jabatan, sektor usaha, sponsor, jenis visa, serta tujuan kegiatan. Karena regulasi dan sistem layanan dapat berubah, pemeriksaan ketentuan terbaru perlu dilakukan sebelum pengajuan.

### Hashtag

#KITAS #RPTKA #TenagaKerjaAsing #VisaIndonesia #IzinTinggalWNA

[1]: https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/1722/peraturan-pemerintah-nomor-34-tahun-2021?utm_source=chatgpt.com "PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing"

[2]: https://jogja.imigrasi.go.id/wp-content/uploads/2026/03/Standar-Pelayanan-2026.pdf?utm_source=chatgpt.com "14. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS (SERVICE DELIVERY)"

[3]: https://jakartapusat.imigrasi.go.id/layanan/warga-negara-asing-wna/izin-tinggal-keimigrasian/perpanjangan-itas?utm_source=chatgpt.com "Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat - Home V2"

[4]: https://jakartapusat.imigrasi.go.id/layanan/warga-negara-asing-wna/izin-tinggal-keimigrasian/alih-status-itk-itas?utm_source=chatgpt.com "Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat - Home V2"

[5]: https://jakartaselatan.imigrasi.go.id/id?utm_source=chatgpt.com "Kantor Imigrasi Jakarta Selatan - Layanan Keimigrasian Profesional"

[6]: https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/3097/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-1-tahun-2026?utm_source=chatgpt.com "Kepmenaker Nomor 1 Tahun 2026 tentang Integrasi Sistem Online Single Submission Pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dengan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan dan Aplikasi All Indonesia Pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Dalam Rangka Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Pengajuan Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing Dalam Rangka Penanaman Modal"

Read More

 

SERTIFIKASI HALAL RUMAH POTONG HEWAN 2026

RPH Sapi, Kambing, Ayam, dan Jasa Penyembelihan Wajib Bersiap

Expertjasa – Solusi Kebutuhan Dokumen Anda
Izin Beres, Bisnis Sukses

Bagi pelaku usaha Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), usaha pemotongan sapi, kambing, ayam, maupun penyedia jasa penyembelihan, persiapan sertifikasi halal menjadi semakin penting menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan termasuk kategori produk yang wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal. (Peraturan BPK)

BPJPH juga menyampaikan bahwa mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal mencakup antara lain hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, termasuk untuk pelaku usaha mikro dan kecil sesuai tahapan yang telah ditetapkan. (BPJPH)

🐄 SIAPA YANG PERLU BERSIAP?

Layanan ini cocok untuk:

✅ RPH sapi
✅ RPH kambing/domba
✅ RPU atau Rumah Potong Ayam
✅ Usaha pemotongan hewan
✅ Penyedia jasa penyembelihan
✅ Unit usaha pengolahan hasil sembelihan
✅ Pelaku usaha yang melakukan penyembelihan secara komersial
✅ Pengelola atau pemilik fasilitas pemotongan hewan
✅ Usaha yang sedang melakukan modernisasi rumah potong

Sertifikasi halal bukan hanya mengenai adanya logo pada produk, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana proses penyembelihan dan pengelolaan produk dilakukan sesuai ketentuan jaminan produk halal.

📋 APA SAJA YANG PERLU DIPERSIAPKAN?

Pelaku usaha sebaiknya mulai melakukan pemeriksaan dan pembenahan sejak sekarang, antara lain:

1. Legalitas dan identitas usaha

Pastikan legalitas usaha, data pelaku usaha, NIB, lokasi usaha, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2. Fasilitas rumah potong

Kondisi fasilitas, peralatan, area penyembelihan, pengolahan, penyimpanan dan proses terkait perlu dipersiapkan agar mendukung penerapan sistem jaminan produk halal.

3. Prosedur penyembelihan

Proses penyembelihan harus memenuhi ketentuan halal yang berlaku, termasuk aspek hewan yang disembelih, proses penyembelihan dan penanganan hasil sembelihan.

4. Juru Sembelih Halal (JULEHA)

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam penerapan proses penyembelihan halal. Karena itu, pelaku usaha dapat mempersiapkan pelatihan JULEHA bagi tenaga yang terlibat dalam proses penyembelihan.

5. Dokumentasi dan prosedur

Dokumen, prosedur kerja, bahan, fasilitas dan aktivitas yang berkaitan dengan proses halal perlu ditata sehingga lebih mudah dalam proses pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan.

🕌 TERBITNYA PEDOMAN KHUSUS PENYEMBELIHAN 2026

Pada 19 Mei 2026, BPJPH menetapkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Penyembelihan Hewan Ruminansia dan Unggas. Pedoman ini secara khusus berkaitan dengan penyembelihan hewan ruminansia dan unggas. (JDIH BPJPH)

Hal ini menunjukkan pentingnya pelaku usaha RPH dan RPU memahami serta mempersiapkan proses penyembelihan sesuai ketentuan yang berlaku.

⚠️ JANGAN MENUNGGU MENDEKATI BATAS WAKTU

Bagi usaha yang belum melakukan persiapan, proses sebaiknya tidak ditunda sampai mendekati Oktober 2026.

Persiapan lebih awal memberikan kesempatan untuk:

✔️ Mengevaluasi fasilitas
✔️ Membenahi prosedur penyembelihan
✔️ Menyiapkan tenaga penyembelih
✔️ Melengkapi dokumen usaha
✔️ Menyiapkan sistem jaminan halal
✔️ Mengidentifikasi kekurangan sejak awal
✔️ Melakukan pendampingan dan konsultasi
✔️ Mengikuti proses sertifikasi sesuai ketentuan

BPJPH juga mendorong pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi dan menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan kualitas serta daya saing usaha. (BPJPH)

🤝 LAYANAN EXPERTJASA

Expertjasa hadir untuk membantu pelaku usaha dalam persiapan dokumen dan proses yang berkaitan dengan legalitas serta sertifikasi usaha.

LAYANAN SERTIFIKASI HALAL RUMAH POTONG HEWAN

🐄 Sapi
🐐 Kambing/Domba
🐓 Ayam/unggas

Termasuk pendampingan untuk:

• RPH/RPU
• Usaha pemotongan hewan
• Jasa penyembelihan
• Persiapan dokumen sertifikasi halal
• Persiapan sistem jaminan halal
• Konsultasi halal
• Persiapan dan pendampingan JULEHA
• Evaluasi kesiapan usaha
• Pendampingan proses administrasi
• Konsultasi legalitas usaha terkait

💰 MULAI DARI 5 JT

Biaya mulai Rp5 juta, dengan biaya akhir dapat menyesuaikan jenis usaha, skala usaha, kondisi dokumen, lokasi, kebutuhan pendampingan dan ruang lingkup pekerjaan.

🌱 HALAL HARI INI, USAHA LEBIH PASTI

Sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen, kepastian proses usaha dan kesiapan menghadapi ketentuan yang berlaku.

Bagi pemilik RPH, RPU dan usaha penyembelihan, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pengecekan kesiapan.

Jangan tunggu usaha bermasalah karena dokumen belum siap.

Mulai persiapan dari sekarang.

📞 KONSULTASI EXPERTJASA

Expertjasa
Solusi Kebutuhan Dokumen Anda
Izin Beres, Bisnis Sukses

🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayaprima.my.id
🌐 www.jasapasporvisakitasonline.web.id

📱 0821-4314-9379
📱 0858-0601-1066

Halal hari ini, usaha lebih pasti, masa depan lebih baik.

#SertifikasiHalal #Halal2026 #RPH #RPU #RumahPotongHewan #RumahPotongAyam #JULEHA #JasaPenyembelihan #HalalIndonesia #Expertjasa #LegalitasUsaha #KonsultanHalal

Catatan penting: untuk materi promosi, lebih aman menggunakan frasa “mulai 18 Oktober 2026” atau “batas tahapan kewajiban sampai 17 Oktober 2026” sesuai konteks pelaku usaha, karena ketentuan tahapan berbeda menurut kategori usaha. PP 42/2024 menjadi dasar regulasinya. (Peraturan BPK)

Read More

  SPPG YANG AMAN, DIMULAI DARI SLHS

Mengapa SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)?

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam jumlah besar, aspek keamanan pangan, higiene, sanitasi, kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, peralatan, air, hingga kompetensi tenaga pengolah makanan harus menjadi perhatian utama.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa **SLHS merupakan syarat mutlak bagi SPPG untuk beroperasi**. SLHS bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum makanan diberikan kepada penerima manfaat. ([Badan Geospasial Nasional][1])

APA ITU SLHS?

**Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)** merupakan sertifikat yang menunjukkan bahwa tempat atau fasilitas pengolahan pangan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi SPPG, pemenuhan standar ini berkaitan dengan kondisi bangunan dan dapur, kebersihan peralatan, air yang digunakan, pengelolaan makanan, kebersihan lingkungan, proses penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

Pedoman sertifikasi keamanan pangan BGN juga menempatkan SLHS sebagai bagian dari sistem penjaminan keamanan pangan SPPG. ([Badan Geospasial Nasional][2])

KENAPA SPPG HARUS PUNYA SLHS?

Beberapa alasan penting antara lain:

✅ Memastikan proses pengolahan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi.

✅ Mengurangi risiko kontaminasi makanan dan kejadian penyakit akibat pangan.

✅ Memastikan fasilitas dapur dan proses produksi memenuhi persyaratan kesehatan.

✅ Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan makanan yang diproduksi.

✅ Menjadi bagian dari pemenuhan standar keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG.

BGN menegaskan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi pangan di SPPG harus dilakukan secara aman dan higiene serta memenuhi persyaratan kesehatan. ([JDIH BGN][3])

BAGAIMANA DENGAN PENJAMAH MAKANAN?

Keamanan pangan tidak hanya bergantung pada bangunan dan peralatan. **SDM yang menangani makanan juga sangat menentukan.**

Penjamah makanan atau **food handler** perlu memahami higiene personal, sanitasi, penanganan bahan pangan, pencegahan kontaminasi, penyimpanan, pengolahan, serta prosedur keamanan makanan.

BGN juga telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas penjamah makanan SPPG dan memperkuat standar kompetensi tenaga yang menangani makanan. ([Badan Geospasial Nasional][4])

Untuk sertifikasi kompetensi, tersedia skema **Penjamah Makanan (Food Handler)** pada LSP yang berlisensi BNSP. Karena persyaratan dan skema sertifikasi dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku, SPPG sebaiknya memastikan sertifikasi dilakukan melalui lembaga sertifikasi yang memiliki kewenangan dan lisensi yang sesuai. ([BNSP][5])

 DASAR HUKUM DAN REGULASI

Regulasi keamanan pangan dan SPPG terus berkembang. Salah satu aturan yang dahulu menjadi rujukan higiene sanitasi jasaboga adalah **Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/2011**, namun regulasi tersebut saat ini berstatus tidak berlaku karena telah dicabut, antara lain oleh **Permenkes No. 2 Tahun 2023**. ([JDIH Kementerian Kesehatan][6])

Untuk SPPG, ketentuan khusus BGN mengenai sertifikasi keamanan pangan menjadi sangat penting. **Keputusan Kepala BGN RI No. 52.2 Tahun 2025** menjadi salah satu pedoman sertifikasi keamanan pangan pada SPPG. ([Badan Geospasial Nasional][7])

BGN juga menerbitkan pedoman yang mengatur penerapan sistem keamanan pangan, termasuk **SLHS dan HACCP**. ([Badan Geospasial Nasional][2])

Karena regulasi dapat diperbarui, SPPG perlu memastikan dokumen dan proses pengurusannya mengikuti ketentuan terbaru.

## LAYANAN EXPERTJASA

**Expertjasa – Jasa Perizinan Multi Service** membantu kebutuhan dokumen dan sertifikasi usaha, antara lain:

🔹 **SLHS – Sertifikat Laik Higiene Sanitasi**

🔹 **HACCP – Sistem Manajemen Keamanan Pangan**

🔹 **ISO** sesuai kebutuhan usaha

🔹 **Sertifikasi Halal berbagai kategori**

🔹 **BPOM dan izin edar**

🔹 **Perizinan dan legalitas usaha lainnya**

🔹 Pendampingan dokumen dan pemenuhan persyaratan sesuai kebutuhan

Untuk HACCP, pedoman BGN menjelaskan bahwa prosesnya mencakup identifikasi bahaya, penentuan titik kendali kritis atau **CCP**, serta pemantauan pengendalian risiko. ([Badan Geospasial Nasional][2])

**SPPG yang profesional bukan hanya mengejar operasional, tetapi juga membangun sistem keamanan pangan yang dapat dipertanggungjawabkan.**

### EXPERTJASA

**Jasa Perizinan Multi Service**

**Solusi kebutuhan dokumen Anda — Izin Beres, Bisnis Sukses.**

Melayani kebutuhan pengurusan dan pendampingan **seluruh Indonesia**.

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 **0857-3205-9321** 0821-4314-9379

**Jangan menunggu sampai ada masalah keamanan pangan. Persiapkan legalitas, sertifikasi, SDM, dan sistem keamanan pangan SPPG sejak awal.**

Catatan penting: saya sengaja tidak menulis bahwa **“setiap karyawan SPPG secara mutlak wajib memiliki sertifikat BNSP”** sebagai ketentuan universal, karena sumber resmi yang saya temukan menunjukkan adanya skema kompetensi *Penjamah Makanan (Food Handler)* berlisensi BNSP dan BGN memang memperkuat kompetensi penjamah makanan, tetapi persyaratan spesifik SDM perlu disesuaikan dengan ketentuan SPPG yang berlaku. ([BNSP][5])

[1]: https://www.bgn.go.id/news/undefined/siaran-pers-kepala-badan-gizi-nasional/bgn-tegaskan-slhs-menjadi-syarat-mutlak-operasional-sppg?utm_source=chatgpt.com "BGN Tegaskan SLHS Menjadi Syarat Mutlak Operasional SPPG"

[2]: https://cdn-web.bgn.go.id/juknis/01KA7MRKDF4HY0J5H008X5Z201.pdf?utm_source=chatgpt.com "Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan"

[3]: https://jdih.bgn.go.id/jdih/62/download/file_peraturan?utm_source=chatgpt.com "PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA"

[4]: https://www.bgn.go.id/news/berita/1800-relawan-sppg-ikuti-bimbingan-teknis-penjamah-makanan?utm_source=chatgpt.com "1800 Relawan SPPG Ikuti Bimbingan Teknis Penjamah Makanan"

[5]: https://bnsp.go.id/lsp/jaminan-mutu-dan-keamanan-pangan-jmkp?utm_source=chatgpt.com "LSP - Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP)"

[6]: https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-1096menkespervi2011?utm_source=chatgpt.com "JDIH Kementerian Kesehatan RI"

[7]: https://www.bgn.go.id/news/berita/sppg-mbg-wajib-penuhi-standar-higiene-nasional?utm_source=chatgpt.com "SPPG MBG Wajib Penuhi Standar Higiene Nasional"

Read More

 BANTUAN HUKUM & PENDAMPINGAN HUKUM

Jangan Hadapi Persoalan Hukum Sendirian

Persoalan hukum dapat muncul kapan saja, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun kegiatan usaha. Mulai dari sengketa perdata, perkara pidana, masalah pertanahan, hutang piutang, perceraian, waris, hingga persoalan kontrak dan legalitas usaha.

Dalam kondisi seperti ini, mengambil langkah secara terburu-buru tanpa memahami posisi hukum dapat menimbulkan persoalan baru. Karena itu, **konsultasikan persoalan hukum Anda terlebih dahulu** agar dapat memahami pilihan langkah yang tersedia sesuai kondisi dan dokumen yang dimiliki.

BUTUH BANTUAN HUKUM?

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan** menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum untuk berbagai kebutuhan, antara lain:

1. HUKUM PERDATA

Pendampingan

berbagai persoalan perdata, seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa perjanjian, gugatan, somasi, serta penyelesaian sengketa melalui jalur yang tersedia.

 2. HUKUM PIDANA

Pendampingan dalam menghadapi persoalan pidana, mulai dari konsultasi, pembuatan laporan atau pengaduan, pendampingan pemeriksaan, hingga proses hukum sesuai kebutuhan dan kewenangan.

3. PERMOHONAN & PENETAPAN

Membantu kebutuhan hukum berupa permohonan dan penetapan di pengadilan, dengan terlebih dahulu memeriksa dokumen dan kondisi perkara.

4. SENGKETA PERTANAHAN

Pendampingan persoalan tanah, sertifikat, batas tanah, kepemilikan, peralihan hak, waris, serta sengketa pertanahan lainnya.

5. HUTANG PIUTANG

Membantu menangani persoalan hutang piutang melalui langkah yang dapat mencakup konsultasi, somasi, negosiasi, mediasi, maupun proses litigasi sesuai kondisi perkara.

6. HUKUM KELUARGA LENGKAP

Melayani konsultasi dan pendampingan terkait perceraian, hak asuh anak, nafkah, waris, hibah, perwalian, perkawinan, dan persoalan hukum keluarga lainnya.

 7. LEGALITAS USAHA

Bagi pelaku UMKM maupun perusahaan, legalitas merupakan bagian penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Layanan meliputi pendirian badan usaha, NIB, perizinan usaha, sertifikasi dan berbagai dokumen legalitas lainnya sesuai kebutuhan usaha.

8. JASA PEMBUATAN WEBSITE

Membantu membangun kehadiran bisnis secara digital melalui website profesional, landing page, website profil perusahaan, maupun kebutuhan website bisnis lainnya.

9. PENGURUSAN PERIZINAN

Pendampingan berbagai kebutuhan perizinan dan dokumen usaha, disesuaikan dengan jenis kegiatan dan bidang usaha yang dijalankan.

10. KONTRAK & PERJANJIAN BISNIS

Perjanjian yang jelas dapat membantu para pihak memahami hak dan kewajibannya. Kami membantu penyusunan maupun pemeriksaan kontrak dan perjanjian bisnis sesuai kebutuhan.

11. HUKUM KETENAGAKERJAAN

Konsultasi dan pendampingan mengenai hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, perselisihan hubungan industrial, dan persoalan ketenagakerjaan lainnya.

MENGAPA KONSULTASI HUKUM TERLEBIH DAHULU?

Setiap persoalan mempunyai fakta, dokumen, pihak, dan risiko yang berbeda. Karena itu, solusi hukum tidak seharusnya dibuat berdasarkan asumsi atau informasi yang belum lengkap.

Dengan konsultasi terlebih dahulu, Anda dapat:

* memahami posisi dan persoalan hukum;

* mengetahui dokumen yang perlu dipersiapkan;

* memahami pilihan langkah yang tersedia;

* mengidentifikasi risiko hukum;

* menentukan strategi penyelesaian sesuai kondisi perkara.

**Jangan menunggu persoalan hukum menjadi semakin rumit.**

Hadapi persoalan hukum dengan informasi yang tepat, dokumen yang lengkap, dan langkah yang terukur.

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

**Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

www.kantorpengacarasurabaya.my.id

📱 0821-4314-9379 / 0857-3205-9321

**Konsultasikan persoalan hukum Anda terlebih dahulu.**

**Jangan hadapi masalah hukum sendirian.**

#BantuanHukum #PendampinganHukum #KantorHukum #KonsultasiHukum #NurhadiSESHMHCPMCDM

Read More

 MEREKAM PERCAKAPAN SECARA DIAM-DIAM, APAKAH MELANGGAR HUKUM?

Oleh: Nurhadi, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

**Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant**

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

Di era smartphone, hampir semua orang dapat merekam suara hanya dengan beberapa sentuhan. Rekaman percakapan kemudian sering digunakan untuk dokumentasi, menyimpan bukti, atau bahkan disebarkan melalui WhatsApp dan media sosial.

Namun muncul pertanyaan penting:

> **“Kalau saya merekam percakapan tanpa sepengetahuan orang yang berbicara dengan saya, apakah otomatis melanggar hukum?”**

Jawabannya **tidak sesederhana “ya” atau “tidak”**. Legalitasnya sangat bergantung pada **bagaimana rekaman dibuat, siapa yang direkam, apakah termasuk penyadapan/intersepsi, tujuan penggunaannya, dan apakah rekaman tersebut kemudian disebarluaskan.**

## 1. Merekam percakapan berbeda dengan menyadap

Ini merupakan bagian yang sangat penting.

UU ITE mengatur larangan melakukan **intersepsi atau penyadapan secara sengaja dan tanpa hak/melawan hukum** terhadap Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 31 UU ITE. ([JDIH Kemkomdigi][1])

Sementara itu, UU ITE juga memberikan perlakuan khusus terhadap informasi elektronik yang merupakan **hasil intersepsi, penyadapan, atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan**. Dalam UU No. 1 Tahun 2024, jenis bukti tersebut pada prinsipnya harus diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat/institusi yang kewenangannya ditentukan undang-undang. ([JDIH Kemkomdigi][2])

Jadi, **jangan menyamakan semua aktivitas merekam dengan penyadapan**. Konteks dan cara memperoleh rekaman sangat menentukan.

## 2. Bagaimana kalau kita sendiri ikut dalam percakapan?

Situasinya berbeda dengan memasang alat untuk menangkap komunikasi orang lain.

Contohnya:

**A sedang berbicara langsung dengan B. A mengaktifkan fitur perekam suara di teleponnya dan menyimpan percakapan tersebut.**

Apakah otomatis menjadi tindak pidana penyadapan?

**Tidak dapat langsung disimpulkan demikian hanya dari fakta bahwa rekaman dilakukan diam-diam.** Perlu dilihat konteks dan dasar hukum yang relevan.

Karena itu, pernyataan seperti **“setiap rekaman diam-diam pasti ilegal”** juga terlalu menyederhanakan persoalan.

## 3. Tetapi ada persoalan privasi

UU ITE sebelumnya mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang pada prinsipnya dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. ([JDIH Kemkomdigi][3])

Selain itu, Indonesia telah memiliki **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)** yang mengatur pelindungan data pribadi, pemrosesan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali/prosesor, serta ketentuan pidana tertentu. UU tersebut berstatus berlaku. ([Database Peraturan | JDIH BPK][4])

Artinya, rekaman suara yang mengandung informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat menimbulkan **persoalan pelindungan data dan privasi**, tergantung keadaan serta bagaimana rekaman tersebut diproses atau digunakan.

## 4. Yang lebih berisiko: menyebarkan rekaman

Persoalan hukum bisa menjadi lebih serius ketika rekaman tidak hanya disimpan, tetapi kemudian:

* dikirim ke grup WhatsApp;

* diunggah ke TikTok;

* dipublikasikan di Facebook;

* diunggah ke YouTube;

* disebarkan melalui Instagram;

* diberikan kepada pihak ketiga;

* digunakan untuk mempermalukan seseorang;

* digunakan untuk mengancam atau memaksa seseorang.

**Merekam dan menyebarkan adalah dua tindakan yang harus dianalisis secara terpisah.**

Sebuah rekaman yang dimiliki seseorang tidak otomatis berarti orang tersebut bebas mempublikasikannya kepada siapa saja.

Apalagi jika isi rekaman menyangkut **informasi pribadi, rahasia, reputasi, atau data sensitif**.

## 5. Bagaimana kalau rekaman digunakan sebagai bukti?

Ini juga penting.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik pada dasarnya diakui sebagai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia. Namun, **cara memperoleh bukti tersebut dan ketentuan hukum acara yang berlaku tetap penting**.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 memberikan penegasan mengenai kedudukan informasi elektronik yang berasal dari intersepsi/penyadapan dalam konteks pembuktian. ([JDIH MKRI][5])

MK juga kembali menegaskan pada 2026 bahwa bukti elektronik memang diakui, tetapi penggunaannya dalam persidangan tetap harus memperhatikan **hukum acara dan persyaratan pembuktian**. ([Mahkamah Konstitusi RI][6])

Jadi:

> **Ada rekaman ≠ otomatis bukti yang pasti memenangkan perkara.**

Keaslian, cara memperoleh, konteks, relevansi, dan ketentuan pembuktian tetap perlu diperiksa.

## 6. Bagaimana jika rekaman dibuat untuk melindungi diri?

Misalnya seseorang merasa sedang menghadapi:

* ancaman;

* pemerasan;

* intimidasi;

* dugaan penipuan;

* perselisihan kontrak;

* sengketa pekerjaan;

* dugaan tindak pidana.

Orang tersebut mungkin ingin menyimpan percakapan sebagai dokumentasi.

Dalam kondisi seperti ini, **jangan langsung menghapus atau menyebarkan rekaman ke media sosial**.

Lebih aman secara hukum untuk:

1. menyimpan file asli;

2. tidak melakukan editing yang mengubah substansi;

3. mencatat kapan dan bagaimana rekaman diperoleh;

4. menyimpan perangkat atau file aslinya;

5. tidak menyebarkan kepada publik;

6. berkonsultasi dengan advokat mengenai penggunaannya sebagai bukti;

7. jika terdapat dugaan tindak pidana, mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

## 7. Jangan menggunakan rekaman untuk mengancam

Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Misalnya seseorang berkata:

> “Kalau kamu tidak memberikan uang, rekaman ini saya upload ke media sosial.”

Situasi seperti ini dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri. UU ITE 2024 mengatur beberapa bentuk distribusi/transmisi informasi elektronik yang digunakan untuk memaksa orang memberikan sesuatu, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, termasuk ketentuan mengenai ancaman pencemaran atau membuka rahasia. ([JDIH Kemkomdigi][2])

Karena itu, **jangan menjadikan rekaman sebagai alat untuk mengancam atau memeras pihak lain.**

## 8. Kesimpulan

Pertanyaan **“Merekam percakapan diam-diam apakah melanggar hukum?”** tidak dapat dijawab hanya berdasarkan ada atau tidaknya izin.

Yang harus dilihat antara lain:

**Pertama**, apakah Anda merupakan pihak dalam percakapan atau melakukan intersepsi terhadap komunikasi pihak lain.

**Kedua**, bagaimana rekaman tersebut diperoleh.

**Ketiga**, apakah perbuatan tersebut masuk kategori intersepsi/penyadapan yang dilarang.

**Keempat**, apa tujuan perekaman.

**Kelima**, apakah rekaman mengandung data pribadi atau informasi rahasia.

**Keenam**, apakah rekaman hanya disimpan atau kemudian disebarluaskan.

**Ketujuh**, apabila digunakan sebagai bukti, apakah cara memperoleh dan penggunaan bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### ⚖️ Pesan hukum

**Jangan sembarangan merekam. Jangan sembarangan menyadap. Dan jangan sembarangan menyebarkan rekaman.**

Jika Anda memiliki rekaman percakapan yang berkaitan dengan **sengketa, ancaman, dugaan tindak pidana, perkara keluarga, bisnis, pekerjaan, atau persoalan hukum lainnya**, sebaiknya periksa terlebih dahulu aspek legalitas dan penggunaannya sebelum rekaman tersebut disebarluaskan.

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

**Nurhadi, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

*Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant*

🌐 [www.expertjasa.my.id](https://www.expertjasa.my.id/?utm_source=chatgpt.com)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](https://www.nurhadijayaprima.my.id/?utm_source=chatgpt.com)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](https://www.jasapasporvisakitasonline.web.id/?utm_source=chatgpt.com)

📱 **Konsultasi: 0857-3205-9321**

*Artikel ini merupakan informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk suatu perkara tertentu. Penerapan pasal sangat bergantung pada fakta dan bukti masing-masing kasus.*

[1]: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undangundang%2Bnomor%2B11%2Btahun%2B?utm_source=chatgpt.com "JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008"

[2]: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundan?utm_source=chatgpt.com "JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024"

[3]: https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang%20nomor%2019%20tahun%202016?utm_source=chatgpt.com "JDIH Kemkomdigi - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016"

[4]: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022%20/?utm_source=chatgpt.com "UU No. 27 Tahun 2022"

[5]: https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan?frase=20%2FPUU-XIV%2F2016&jenis=PUU&page=1&search=20%2FPUU-XIV%2F2016&tahun=&utm_source=chatgpt.com "JDIH | Produk Hukum"

[6]: https://www.mkri.id/berita/menyoal-kepastian-hukum-bukti-elektronik-dalam-proses-pembuktian-di-pengadilan-25741?utm_source=chatgpt.com "Menyoal Kepastian Hukum Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan - Berita | Mahkamah Konstitusi RI"

Read More

MAU JADI ADVOKAT? JANGAN CUMA BELAJAR, SIAPKAN DIRIMU MENJADI ADVOKAT!

**Bukan sekadar tahu teori hukum. Profesi advokat membutuhkan proses, ujian, pengalaman praktik, integritas, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab profesi.**

Menjadi advokat merupakan pilihan profesi yang membawa tanggung jawab besar. Seorang calon advokat tidak cukup hanya memahami pasal-pasal dalam buku. Dunia profesi membutuhkan kemampuan menerapkan hukum, memahami prosedur, berkomunikasi dengan klien, menyusun dokumen hukum, beracara, menjaga etika, serta memahami batas-batas tanggung jawab seorang advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Pasal 4. UU tersebut juga menetapkan persyaratan tertentu untuk pengangkatan advokat. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][1])

## 🎓 1. Jangan berhenti pada teori hukum

Belajar hukum di bangku kuliah merupakan fondasi penting. Namun, menjadi praktisi hukum membutuhkan kemampuan lebih luas.

Calon advokat perlu membangun kemampuan seperti:

* memahami hukum materiil dan hukum acara;

* membaca serta menganalisis perkara;

* membuat surat hukum dan dokumen litigasi;

* melakukan legal research;

* memahami strategi penyelesaian sengketa;

* berkomunikasi dengan klien;

* melakukan negosiasi dan mediasi;

* memahami praktik persidangan;

* menjaga kerahasiaan dan kepentingan klien;

* serta menjunjung tinggi etika profesi.

**Ilmu hukum harus diubah menjadi kemampuan praktik.**

---

# 📚 2. PKPA: Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Salah satu tahapan yang dikenal dalam jalur profesi advokat adalah **Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**.

PKPA memberikan pembekalan yang lebih terarah mengenai profesi advokat dan praktik hukum.

Materinya bukan hanya mengenai teori, tetapi juga dapat mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan praktik profesi.

Karena itu, calon advokat sebaiknya tidak memandang PKPA hanya sebagai formalitas administratif.

**Jadikan PKPA sebagai tempat membangun fondasi profesional.**

---

# 📝 3. UPA: Ujian Profesi Advokat

Setelah memenuhi tahapan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat **Ujian Profesi Advokat (UPA)** sebagai salah satu tahapan penting dalam proses menuju profesi advokat.

Dalam pengumuman persyaratan pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat, PERADI mencantumkan antara lain sertifikat PKPA dan sertifikat UPA sebagai bagian dari dokumen persyaratan. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][2])

Artinya, calon advokat perlu mempersiapkan diri dengan serius.

**Jangan belajar hanya menjelang ujian.**

Bangun kebiasaan belajar hukum secara konsisten karena setelah menjadi advokat pun proses belajar tidak pernah benar-benar selesai.

---

# 👨‍⚖️ 4. Magang dan dunia praktik

Teori hukum harus bertemu dengan realitas.

Dalam praktik, seorang calon advokat perlu memahami bagaimana menangani persoalan hukum yang nyata.

PERADI dalam pengumuman tahun 2026, misalnya, mencantumkan persyaratan **magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus** untuk calon advokat yang akan diangkat dan diambil sumpahnya dalam pengumuman tersebut. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][3])

Magang memberikan kesempatan untuk belajar bagaimana pekerjaan hukum dilakukan dalam praktik.

Mulai dari:

**menerima konsultasi → memahami kronologi → mengidentifikasi masalah hukum → mencari dasar hukum → menyusun strategi → membuat dokumen → berkomunikasi dengan klien → mengikuti proses persidangan.**

Di sinilah calon advokat mulai memahami bahwa persoalan hukum di lapangan tidak selalu sesederhana contoh kasus dalam buku.

---

# ⚖️ 5. Berita Acara Sumpah Advokat

Salah satu tahapan penting berikutnya adalah **pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji advokat**.

Pasal 4 UU Advokat menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Salinan berita acara sumpah kemudian dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi advokat. 

Dalam praktik administrasi pengadilan, Berita Acara Sumpah juga menjadi dokumen penting dalam proses administrasi advokat. SOP Kepaniteraan Peradilan Umum MA mencatat tahapan penyumpahan, penyerahan salinan Berita Acara Sumpah kepada organisasi advokat, hingga pencatatan dalam database advokat. ([Badan Peradilan Umum][4])

Dengan demikian, **sumpah advokat bukan sekadar acara seremonial.**

Di dalamnya terdapat komitmen terhadap hukum, keadilan, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab profesi.

---

# 🤝 6. Menjadi advokat berarti siap bertanggung jawab

UU Advokat menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai **penegak hukum yang bebas dan mandiri** serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][1])

Status tersebut berjalan bersama dengan tanggung jawab.

Seorang advokat harus memahami bahwa dirinya tidak hanya berhadapan dengan pasal dan dokumen, tetapi juga dengan **manusia yang mempercayakan persoalan hukumnya**.

Klien bisa datang dengan masalah keluarga, pidana, perdata, bisnis, ketenagakerjaan, pertanahan, kontrak, maupun persoalan hukum lainnya.

Karena itu, profesionalisme harus menjadi bagian dari karakter.

---

# 🔥 7. Advokat bukan hanya pintar bicara

Kemampuan berbicara memang penting.

Tetapi advokat membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan berargumentasi.

**Advokat perlu mampu:**

✅ berpikir kritis

✅ menganalisis fakta

✅ membaca bukti

✅ memahami hukum acara

✅ menyusun argumentasi hukum

✅ menulis secara sistematis

✅ bernegosiasi

✅ memahami kebutuhan klien

✅ menjaga kerahasiaan

✅ menghormati pengadilan

✅ menjaga etika profesi

✅ terus memperbarui pengetahuan hukum

Karena dunia hukum terus berkembang, **belajar menjadi advokat tidak berhenti setelah sumpah diambil.**

---

# 🚀 8. Bangun personal branding secara profesional

Di era digital, advokat juga menghadapi perubahan cara masyarakat mencari informasi.

Masyarakat sekarang dapat menemukan informasi hukum melalui Google, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan berbagai platform digital lainnya.

Karena itu, kemampuan komunikasi digital dapat menjadi keterampilan tambahan yang bermanfaat.

Namun, **personal branding advokat harus tetap memperhatikan etika profesi dan ketentuan yang berlaku.**

Jangan sampai mengejar viralitas justru mengorbankan kehormatan profesi.

**Profesional dahulu, populer kemudian.**

---

# 🌟 9. Dari mahasiswa hukum menjadi profesional hukum

Perjalanan menuju profesi advokat dapat digambarkan sebagai proses:

**PENDIDIKAN HUKUM**

⬇️

**PKPA**

⬇️

**UPA**

⬇️

**MAGANG/PENGALAMAN PRAKTIK**

⬇️

**PENGANGKATAN**

⬇️

**SUMPAH/JANJI ADVOKAT**

⬇️

**MENJALANKAN PROFESI DENGAN INTEGRITAS**

Persyaratan dan prosedur administratif dapat berubah atau memiliki ketentuan teknis tertentu sesuai organisasi advokat dan Pengadilan Tinggi terkait, sehingga calon advokat sebaiknya selalu memeriksa ketentuan terbaru dari lembaga yang berwenang. PERADI, misalnya, menyediakan bagian khusus mengenai PKPA, UPA, magang, serta pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat. ([Perhimpunan Advokat Indonesia][5])

---

# 🏛️ PENUTUP

**Mau jadi advokat? Jangan cuma belajar. Siapkan dirimu.**

Siapkan **ilmu** untuk memahami hukum.

Siapkan **mental** menghadapi proses.

Siapkan **kemampuan praktik** untuk menghadapi persoalan nyata.

Siapkan **integritas** untuk menjalankan profesi.

Dan siapkan **tanggung jawab** untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Karena menjadi advokat bukan hanya tentang **memakai toga atau jas di ruang sidang**.

Menjadi advokat adalah tentang menjalankan profesi hukum dengan **pengetahuan, keterampilan, etika, kehormatan, dan tanggung jawab.**

> **“Jangan sekadar ingin menjadi advokat. Persiapkan diri untuk menjadi advokat yang profesional.”**

### ⚖️ KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN

**NURHADI, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

**Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant**

🌐 **[www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)**

🌐 **[www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)**

🌐 **[www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)**

📱 **Informasi & Konsultasi: 0857-3205-9321**

*Artikel ini merupakan informasi umum mengenai tahapan profesi advokat dan bukan pengganti nasihat hukum atau informasi administratif resmi dari organisasi advokat maupun Pengadilan Tinggi. Persyaratan dan prosedur perlu dikonfirmasi berdasarkan ketentuan terbaru.*

[UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat – PERADI](https://www.peradi.or.id/files/uu-no-18-tahun-2003.pdf?utm_source=chatgpt.com)

[Website resmi PERADI](https://www.peradi.or.id/?utm_source=chatgpt.com)

[1]: https://www.peradi.or.id/files/uu-no-18-tahun-2003.pdf?utm_source=chatgpt.com "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA"

[2]: https://www.peradi.or.id/files/pengumuman-penting.pdf?utm_source=chatgpt.com "PENGUMUMAN PENTING"

[3]: https://peradi.or.id/index.php/berita/detail/pengumuman-pengangkatan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-advokat-di-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-jakarta-tahun-2026?utm_source=chatgpt.com "PENGUMUMAN PENGANGKATAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA TAHUN 2026"

[4]: https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/4765/SOP%20KEPANITERAAN%202025_OK.pdf?utm_source=chatgpt.com "DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM"

[5]: https://www.peradi.or.id/?utm_source=chatgpt.com "Website Resmi Perhimpunan Advokat Indonesia"

Read More

 

RAPAT KERJA IKA FH UNAIR: MEMPERKUAT SINERGI ALUMNI UNTUK MEMPERKOKOH KIPRAH DI MASYARAKAT

Surabaya, 19 September 2026 — Rapat Kerja Ikatan Alumni Universitas Airlangga Komisariat Fakultas Hukum (IKA FH UNAIR) menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi, sinergi, dan kontribusi alumni bagi almamater serta masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Rapat Kerja Kita Tingkatkan Sinergi Alumni untuk Memperkokoh Kiprah IKA FH Unair di Masyarakat”, kegiatan ini menjadi forum untuk menyusun arah dan program kerja organisasi dalam masa bakti 2025–2030. Rapat kerja tersebut berlangsung di Plasa Airlangga, Surabaya, Sabtu, 19 September 2026. (Koran Jakarta ®)

Alumni Bukan Sekadar Ikatan, tetapi Kekuatan Kolaborasi

IKA FH UNAIR memiliki potensi besar karena para alumninya berkiprah dalam berbagai bidang, mulai dari advokat, hakim, jaksa, akademisi, pemerintahan, dunia usaha, hingga berbagai profesi lainnya.

Karena itu, sinergi alumni tidak hanya bermakna sebagai kegiatan silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun kolaborasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan alumni FH UNAIR sebelumnya. Pada reuni akbar FH UNAIR pada Maret 2026, sekitar 1.000 alumni lintas generasi berkumpul untuk memperkuat jejaring alumni nasional. Dalam kegiatan tersebut juga ditekankan pentingnya menyatukan alumni dengan almamater untuk membangun kontribusi yang lebih luas. (ANTARA News Jawa Timur)

Rapat Kerja Menjadi Landasan Program Organisasi

Rapat kerja mempunyai arti penting karena organisasi membutuhkan perencanaan yang jelas agar gagasan dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur.

Dalam Raker IKA FH UNAIR 2026, telah disiapkan lima program utama untuk satu tahun ke depan, yaitu:

1. Job Fair, sebagai sarana memperluas akses dan jejaring karier.

2. Mentoring bagi alumni yang ingin menjadi ASN, untuk memberikan dukungan dan pendampingan.

3. Jalan sehat dan fun run, sebagai kegiatan yang memperkuat kebersamaan alumni.

4. Konser tahunan, sebagai ruang interaksi dan kegiatan kebersamaan.

5. Bedah buku, sebagai bagian dari pengembangan wawasan dan budaya intelektual.

Kelima program tersebut diberitakan sebagai hasil pembahasan Raker IKA FH UNAIR dan diarahkan untuk memperkuat kontribusi organisasi kepada alumni, mahasiswa, almamater, dan masyarakat. (Harian Merah Putih)

Membangun Organisasi yang Terencana

Organisasi alumni yang kuat membutuhkan tata kelola yang terstruktur. Rapat kerja menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa organisasi memiliki program, pembagian tugas, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Sekretaris Jenderal PP IKA UNAIR periode 2025–2030, Indra Nur Fauzi, dalam pemberitaan mengenai Raker IKA FH UNAIR menekankan pentingnya landasan hukum organisasi, kepengurusan, perencanaan melalui rapat kerja, dan pelaksanaan program. (Harian Merah Putih)

Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan pengurus mengubah hasil rapat menjadi program yang benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat.

Memperkuat Hubungan Alumni dengan Almamater

Hubungan alumni dengan universitas merupakan aset penting bagi pengembangan pendidikan dan kontribusi sosial.

Fakultas Hukum UNAIR sendiri telah mendorong penguatan jejaring alumni. Dalam kegiatan Alumni Gathering FH UNAIR wilayah Jabodetabek pada Oktober 2025, fakultas menekankan pentingnya alumni sebagai mitra dalam pengembangan institusi, pendidikan hukum, serta kolaborasi antara dunia akademik dan praktik hukum. (Universitas Airlangga Official Website)

Jejaring alumni juga dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman antara alumni senior dan generasi yang lebih muda. Alumni yang telah memiliki pengalaman profesional dapat memberikan wawasan, mentoring, maupun membuka peluang kolaborasi bagi mahasiswa dan alumni lainnya.

Dari Sinergi Menuju Kiprah Nyata

Tema Raker IKA FH UNAIR 2025–2030 mengandung pesan penting: sinergi harus menghasilkan kiprah nyata.

Persoalan masyarakat semakin kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dari satu disiplin ilmu. Persoalan hukum dapat bersinggungan dengan ekonomi, pendidikan, sosial, teknologi, pemerintahan, maupun dunia usaha.

Karena itu, jejaring alumni dari berbagai profesi dapat menjadi modal untuk membangun kolaborasi lintas bidang.

Dalam pemberitaan Raker, Indra Nur Fauzi juga menyampaikan bahwa IKA hidup di tengah masyarakat dan persoalan masyarakat memiliki beragam dimensi. Karena itu, kolaborasi lintas komisariat dan fakultas menjadi salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan. (Harian Merah Putih)

Semangat Gotong Royong Alumni

Kepengurusan IKA FH UNAIR masa bakti 2025–2030 sebelumnya dikukuhkan dengan semangat “Gotong Royong Berbakti untuk Almamater.” Semangat tersebut menempatkan alumni sebagai bagian dari kekuatan bersama yang dapat memberikan manfaat bagi almamater, profesi, masyarakat, dan bangsa. (Campus Daily)

Gotong royong juga berarti membuka ruang bagi seluruh alumni untuk berkontribusi sesuai kemampuan dan bidang masing-masing.

Ada alumni yang berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, praktik hukum, pemerintahan, bisnis, kegiatan sosial, maupun pengabdian masyarakat. Seluruh kontribusi tersebut dapat saling melengkapi apabila dibangun dalam jejaring yang terkoordinasi.

Menuju IKA FH UNAIR yang Semakin Berdampak

Rapat kerja bukanlah akhir dari sebuah agenda organisasi. Rapat kerja justru menjadi awal dari pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana setiap program dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, terukur, dan memberikan manfaat.

Dengan sinergi alumni, hubungan yang kuat dengan almamater, serta program kerja yang terencana, IKA FH UNAIR memiliki ruang untuk terus memperluas kiprahnya di masyarakat.

Selamat dan sukses atas terselenggaranya Rapat Kerja IKA FH UNAIR masa bakti 2025–2030.

Semoga semangat kebersamaan, profesionalisme, intelektualitas, dan pengabdian terus menjadi bagian dari perjalanan para alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

“Dengan Rapat Kerja Kita Tingkatkan Sinergi Alumni untuk Memperkokoh Kiprah IKA FH UNAIR di Masyarakat.”

Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan
NURHADI SE SH MH CPM CDM
Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayaprima.my.id
🌐 www.jasapasporvisakitasonline.web.id
📱 0821-4314-9379

#IKAFHUNAIR #IKAFHUNAIR2025 #RakerIKAFHUNAIR #AlumniUNAIR #FakultasHukumUNAIR

Read More

SELAMAT & SUKSES MUNASLUB AAI 2026

 Momentum Konsolidasi dan Penguatan Profesi Advokat Indonesia

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) **Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)** yang diselenggarakan di Surabaya pada **17–20 September 2026** menjadi salah satu agenda penting bagi perjalanan organisasi dan profesi advokat di Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di **Grand Fullerton Ballroom, Srijaya CBD Surabaya, Jalan Basuki Rakhmat No. 16–18**. Sebelum pelaksanaan, panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini diproyeksikan menjadi forum konsolidasi organisasi yang diikuti anggota AAI dari berbagai daerah. ([Suaramerdeka Jatim][1])

Munaslub tidak hanya menjadi forum pemilihan kepemimpinan, tetapi juga berkaitan dengan konsolidasi organisasi, pembahasan arah organisasi, serta agenda penguatan profesi advokat. Sebelumnya, panitia menyebut agenda Munaslub mencakup pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Pengawas, serta pengesahan AD-ART AAI. ([Surabaya Update][2])

Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo Terpilih sebagai Ketua Umum

Dalam Sidang Pleno Munaslub pada **Jumat, 18 September 2026**, **Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H.** ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AAI. Penetapan tersebut dilaporkan memperoleh dukungan dari **19 DPC AAI** yang hadir dalam proses tersebut dan dituangkan dalam **SK Nomor 08/Munaslub/AAI/IX/2026**. ([Portal JTV][3])

Sumber pemberitaan terkini menyebut masa bakti Ketua Umum yang terpilih adalah **2026–2031**, bukan 2026–2030. Karena itu, untuk publikasi resmi sebaiknya menggunakan periode **2026–2031** sesuai hasil Munaslub yang diberitakan pada 18 September 2026. ([Portal JTV][3])

Setelah terpilih, Prof. Tjandra menyampaikan sejumlah agenda awal, antara lain **konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan Rapat Kerja Nasional, serta penguatan jaringan organisasi di berbagai daerah**. Ia juga menyampaikan gagasan agar AAI dapat memperluas keberadaan DPC dan meningkatkan keterhubungan organisasi dengan para anggotanya. ([Portal JTV][3])

### Memperkuat Profesionalisme Advokat

Munaslub AAI 2026 juga berlangsung dalam konteks perkembangan hukum mengenai organisasi advokat. Dalam rangkaian kegiatan menjelang Munaslub, AAI mengadakan talkshow yang membahas masa depan profesi advokat setelah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026**. Diskusi tersebut membahas antara lain keberagaman organisasi advokat, standar pendidikan dan ujian, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi. ([Portal JTV][4])

Prof. Tjandra dalam sambutan setelah terpilih juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan advokat sebagai **officium nobile** serta peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat. Ia menyampaikan bahwa pengayoman organisasi perlu mencakup seluruh anggota, termasuk advokat yang membutuhkan dukungan dalam menjalankan profesinya. ([Harian Disway][5])

Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi advokat menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga **kualitas profesi, pendidikan, etika, perlindungan anggota, serta pelayanan hukum kepada masyarakat**.

### AAI dan Tantangan Era Digital

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar dalam praktik profesi hukum. Advokat saat ini tidak hanya dituntut memahami hukum dan prosedur persidangan, tetapi juga perlu memahami komunikasi digital, pengelolaan dokumen elektronik, keamanan informasi, serta cara memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui media digital.

Dalam pemberitaan setelah Munaslub, Prof. Tjandra juga menyampaikan gagasan mengenai organisasi yang lebih modern dan sistem keanggotaan yang terintegrasi secara digital. ([bukti.id][6])

Transformasi digital dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses informasi hukum sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat. Namun, penggunaan teknologi tetap perlu disertai dengan tanggung jawab profesional, perlindungan data, kepatuhan terhadap kode etik, serta ketelitian dalam menyampaikan informasi hukum.

## Selamat dan Sukses untuk AAI

Atas terselenggaranya **Munaslub Asosiasi Advokat Indonesia 2026 di Surabaya**, kami menyampaikan:

**SELAMAT & SUKSES

MUNASLUB AAI 2026**

Semoga momentum Munaslub dapat memperkuat silaturahmi dan konsolidasi seluruh anggota AAI, meningkatkan profesionalisme advokat, serta mendorong pengabdian profesi kepada masyarakat dan penegakan hukum.

**Selamat kepada Prof. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H.** atas amanah sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Advokat Indonesia masa bakti **2026–2031**.

Semoga kepemimpinan dan kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan menjunjung tinggi **integritas, profesionalisme, kode etik, persaudaraan, dan pengabdian kepada masyarakat**.

**AAI Jaya!

AAI Bersatu!

AAI Profesional!**

### Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan

**NURHADI SE SH MH CPM CDM**

*Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant*

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan**

Solusi Hukum, Konsultan Bisnis & Digital Marketing

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 **0821-4314-9379**

#MunaslubAAI2026 #AsosiasiAdvokatIndonesia #AAI #TjandraSridjaja #AdvokatIndonesia

[1]: https://jatim.suaramerdeka.com/jatim/108817537546/asosiasi-advokat-siapkan-munaslub-di-surabaya-lima-kandidat-berebut-kursi-ketua-umum?utm_source=chatgpt.com "Asosiasi Advokat Siapkan Munaslub di Surabaya, Lima Kandidat Berebut Kursi Ketua Umum - Suara Merdeka Jatim"

[2]: https://surabayaupdate.com/700-anggota-aai-dari-96-dpc-seluruh-indonesia-siap-mengikuti-munaslub-aai-2026/?utm_source=chatgpt.com "700 Anggota AAI Dari 96 DPC Seluruh Indonesia Siap Mengikuti Munaslub AAI 2026 - surabayaupdate.com"

[3]: https://portaljtv.com/news/prof-tjandra-sridjaja-terpilih-aklamasi-pimpin-aai-periode-2026-2031?utm_source=chatgpt.com "Prof Tjandra Sridjaja Terpilih Aklamasi Pimpin AAI Periode 2026-2031 - Portal JTV"

[4]: https://portaljtv.com/news/jelang-munaslub-aai-pakar-hukum-bedah-masa-depan-advokat-pasca-putusan-mk?utm_source=chatgpt.com "Jelang Munaslub AAI, Pakar Hukum Bedah Masa Depan Advokat Pasca Putusan MK - Portal JTV"

[5]: https://harian.disway.id/read/969158/prof-tjandra-sridjaja-terpilih-aklamasi-ketum-aai-dalam-munaslub-2026?utm_source=chatgpt.com "Prof Tjandra Sridjaja Terpilih Aklamasi Ketum AAI dalam Munaslub 2026"

[6]: https://bukti.id/baca-3309-munaslub-aai-tetapkan-prof-tjandra-jadi-ketum-aai-20262031?utm_source=chatgpt.com "Munaslub AAI Tetapkan Prof Tjandra jadi Ketum AAI 20262031"

Read More

  

CARA AGAR GUGATAN PERCERAIAN TIDAK DITOLAK MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA MAUPUN PENGADILAN NEGERI

Perceraian bukan sekadar mengajukan surat gugatan lalu menunggu putusan. Majelis Hakim tetap harus menilai apakah alasan perceraian memenuhi ketentuan hukum dan apakah alasan tersebut dapat dibuktikan di persidangan. Karena itu, tidak ada cara yang dapat menjamin gugatan pasti dikabulkan, tetapi risiko gugatan ditolak dapat diminimalkan dengan menyiapkan perkara secara benar.

Untuk pasangan beragama Islam, perkara perceraian pada umumnya diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan perkara perceraian bagi pasangan yang berada dalam kewenangan peradilan umum diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya sesuai ketentuan yang berlaku. (Badilag)

1. PASTIKAN ALASAN PERCERAIAN SESUAI HUKUM

Perceraian harus mempunyai alasan yang cukup. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain mengatur alasan seperti zina, mabuk atau perjudian yang sulit disembuhkan, meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, hukuman penjara 5 tahun atau lebih, kekejaman atau penganiayaan berat, penyakit/cacat tertentu yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. (Badilag)

Khusus perkara di Pengadilan Agama, KHI juga memuat alasan perceraian tambahan, antara lain pelanggaran taklik talak dan peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga. (Badilag)

2. JANGAN HANYA MENULIS “SUDAH TIDAK COCOK”

Gugatan harus menjelaskan fakta dan kronologi secara jelas.

Misalnya, apabila menggunakan alasan perselisihan terus-menerus, jelaskan:

• kapan mulai terjadi masalah;

• apa penyebab perselisihan;

• bentuk pertengkaran yang terjadi;

• apakah sudah terjadi berulang kali;

• apakah sudah pisah rumah;

• sejak kapan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

• upaya perdamaian yang telah dilakukan;

• mengapa rumah tangga dinilai tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam praktiknya, alasan perselisihan tidak cukup hanya dinyatakan secara umum. Hakim harus memperoleh gambaran mengenai fakta rumah tangga dan penyebab perselisihan tersebut. (JDIH Mahkamah Agung RI)

3. SIAPKAN ALAT BUKTI

Dalil dalam gugatan harus didukung bukti. Dokumen seperti buku nikah/akta perkawinan, identitas para pihak, kartu keluarga, serta dokumen lain yang relevan perlu disiapkan sesuai kebutuhan perkara.

Selain bukti surat, saksi juga sangat penting, terutama orang yang mengetahui kondisi rumah tangga dan perselisihan yang terjadi. Dalam perkara perceraian, meskipun pasangan mengakui adanya masalah atau tidak melakukan bantahan, penggugat/pemohon tetap harus membuktikan dalil perceraiannya. (Badilag)

4. PASTIKAN GUGATAN TIDAK CACAT FORMIL

Periksa kembali:
identitas para pihak, alamat, kewenangan pengadilan, posita atau alasan gugatan, petitum atau tuntutan, serta hubungan antara fakta dan tuntutan.

Kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang atau penyusunan gugatan dapat menimbulkan masalah hukum acara.

5. JANGAN MEMBUAT CERITA ATAU BUKTI PALSU

Jangan menambahkan kekerasan, perselingkuhan, utang, atau peristiwa lain yang sebenarnya tidak pernah terjadi hanya agar gugatan terlihat lebih kuat.

Gugatan yang kuat bukan gugatan yang paling banyak tuduhannya, tetapi gugatan yang faktanya benar, relevan, jelas, dan dapat dibuktikan.

6. PIKIRKAN JUGA HAK ANAK DAN HARTA

Jika terdapat anak, pertimbangkan sejak awal persoalan hak asuh, nafkah anak, pendidikan dan kebutuhan anak. Jika terdapat harta bersama, persoalan tersebut juga perlu dianalisis secara hukum agar tidak menimbulkan masalah baru setelah perceraian.

7. PAHAMI BAHWA HAKIM TETAP MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN

Perceraian dilakukan melalui pengadilan setelah upaya mendamaikan para pihak tidak berhasil. Hukum memang menempatkan perceraian sebagai sesuatu yang tidak boleh dipermudah tanpa alasan yang cukup. (Badilag)

KESIMPULANNYA:
Agar gugatan perceraian memiliki peluang lebih baik untuk dikabulkan, jangan hanya fokus pada “ingin cepat bercerai”. Fokuslah pada alasan hukum yang tepat, kronologi yang jelas, bukti yang cukup, saksi yang mengetahui fakta, kewenangan pengadilan yang benar, serta petitum yang sesuai.

Setiap perkara memiliki fakta yang berbeda. Karena itu, sebelum mendaftarkan gugatan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis kasus terlebih dahulu.

KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN
NURHADI SE SH MH CPM CDM
Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

Konsultasi Hukum — Jangan Sampai Salah Langkah!

🌐 www.expertjasa.my.id
🌐 www.nurhadijayap­rima.my.id
🌐 www.jasapasporvisakitasonline.web.id
📱 0821-4314-9379

#Perceraian #GugatanCerai #PengadilanAgama #PengadilanNegeri #KantorHukumNurhadi

Read More

  LAYANAN HUKUM PROFESIONAL & TERPERCAYA Solusi Hukum Tepat, Masalah Hukum Tuntas

Menghadapi persoalan hukum sering kali membuat seseorang bingung menentukan langkah yang tepat. Kesalahan dalam memilih jalur hukum, menyusun dokumen, mengajukan gugatan, maupun memberikan keterangan dapat berdampak besar terhadap kepentingan pribadi, keluarga, maupun bisnis.

**Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan** hadir memberikan pendampingan dan konsultasi hukum secara profesional, solutif, strategis, serta mengutamakan kerahasiaan dan kepentingan hukum klien.

 1. PENANGANAN KASUS PERDATA

Perkara perdata dapat diselesaikan melalui **litigasi maupun non-litigasi**, tergantung karakter masalah dan tujuan penyelesaiannya.

### Litigasi

Pendampingan dan bantuan hukum dalam proses di pengadilan, antara lain:

* Wanprestasi

* Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

* Sengketa utang-piutang

* Sengketa perjanjian

* Sengketa tanah dan kepemilikan

* Perceraian dan harta bersama

* Waris

* Sengketa bisnis

* Gugatan dan pembelaan perkara perdata lainnya

### Non-Litigasi

Tidak semua masalah harus berakhir di pengadilan. Penyelesaian dapat ditempuh melalui:

* Konsultasi dan analisis hukum

* Negosiasi

* Mediasi

* Somasi

* Penyusunan atau review perjanjian

* Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan

* Pendampingan dalam penyelesaian perselisihan

Pendekatan non-litigasi dapat menjadi pilihan apabila para pihak masih memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan secara lebih efektif.

🔴 2. PENANGANAN KASUS PIDANA

Perkara pidana membutuhkan penanganan yang cermat sejak tahap awal. Pendampingan hukum dapat membantu seseorang memahami hak dan kewajibannya serta menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Layanan dapat mencakup konsultasi, pendampingan dan pembelaan dalam perkara pidana sesuai kewenangan dan tahapan proses hukum yang berlaku.

**Jangan menunggu persoalan menjadi semakin rumit.** Konsultasikan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum.

🏢 3. BUSINESS CONSULTANT

Bisnis yang berkembang membutuhkan strategi hukum dan administrasi yang tepat.

Pendampingan dapat mencakup:

* Konsultasi bisnis

* Analisis aspek hukum usaha

* Penyusunan/review dokumen bisnis

* Pendampingan legalitas usaha

* Strategi pengembangan usaha

* Mitigasi risiko hukum

* Pendampingan penyelesaian persoalan bisnis

Tujuannya adalah membantu pelaku usaha mengambil keputusan dengan lebih terukur dan meminimalkan risiko hukum.

## 📑 4. JASA PERIZINAN USAHA LENGKAP

Legalitas merupakan bagian penting dalam membangun bisnis yang profesional dan berkelanjutan.

Layanan dapat mencakup pengurusan berbagai kebutuhan legalitas dan perizinan usaha sesuai jenis kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku.

Mulai dari pendirian badan usaha, perizinan dasar, sertifikasi, hingga kebutuhan legalitas lainnya dapat dikonsultasikan terlebih dahulu agar dokumen yang diperlukan dapat dipetakan dengan tepat.

## 🏠 5. JASA URUS PERTANAHAN PROFESIONAL

Persoalan pertanahan membutuhkan pemeriksaan dokumen dan strategi yang tepat.

Pendampingan dapat berkaitan dengan:

* Sengketa kepemilikan tanah

* Permasalahan sertifikat

* Jual beli tanah

* Waris dan tanah

* Administrasi pertanahan

* Sengketa batas

* Permasalahan dokumen pertanahan

* Konsultasi dan penyelesaian sengketa tanah

Setiap kasus memiliki kondisi dan bukti yang berbeda, sehingga analisis dokumen menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah.

## ⭐ MENGAPA MEMILIH KAMI?

**Berpengalaman • Profesional • Solutif • Strategis**

Kami mengutamakan:

✅ Analisis permasalahan secara menyeluruh

✅ Strategi hukum sesuai kondisi perkara

✅ Pendampingan profesional

✅ Kerahasiaan informasi klien

✅ Komunikasi yang jelas

✅ Penyelesaian yang mengedepankan kepentingan hukum klien

### ⚖️ KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN

**Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | Youtuber | Business Consultant

**Solusi hukum tepat. Masalah hukum tuntas.**

🌐 **[www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)**

🌐 **[www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)**

🌐 **[www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)**

📞 **0821-4314-9379**

**Butuh bantuan hukum atau legalitas usaha? Jangan mengambil keputusan hukum tanpa memahami risikonya. Konsultasikan terlebih dahulu agar langkah yang ditempuh lebih tepat, terukur, dan strategis.**

#KantorHukumNurhadi #LayananHukum #KonsultasiHukum #Advokat #LegalitasUsaha

Read More

 PUNYA NIB BUKAN BERARTI SEMUA IZIN USAHA SUDAH BERES!

Banyak pelaku usaha merasa sudah aman setelah memiliki **NIB (Nomor Induk Berusaha)**. Padahal, NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha, sedangkan kewajiban perizinan lainnya dapat berbeda sesuai **KBLI, tingkat risiko, lokasi, jenis kegiatan, produk, serta karakteristik usaha**. ([OSS RBA][1])

Karena itu, memiliki NIB **belum tentu berarti seluruh legalitas usaha sudah lengkap**.

Apa saja yang perlu diperhatikan?

1. NIB

NIB menjadi identitas resmi pelaku usaha dalam sistem OSS. Namun, setelah NIB terbit, pelaku usaha perlu melihat apakah masih terdapat perizinan atau kewajiban lain yang harus dipenuhi berdasarkan kegiatan usahanya. ([OSS RBA][1])

 2. KBLI

**KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)** harus sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Kesalahan memilih KBLI dapat berpengaruh terhadap jenis perizinan dan kewajiban yang muncul dalam OSS

3. Sertifikat Standar dan Izin

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tertentu, dapat diperlukan **Sertifikat Standar atau Izin**. Sistem OSS berbasis risiko mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan menentukan perizinan serta kewajiban yang harus dipenuhi. ([OSS RBA][1])

4. PBG dan SLF

Jika usaha menggunakan bangunan, aspek bangunan juga perlu diperhatikan. **PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)** dan **SLF (Sertifikat Laik Fungsi)** merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung dan diproses melalui SIMBG. ([Simbg][2])

Jangan sampai kegiatan usaha sudah berjalan, tetapi status bangunan belum memenuhi ketentuan yang diperlukan.

### 5. Persetujuan Lingkungan

Kegiatan usaha tertentu membutuhkan pemenuhan persyaratan lingkungan. Sistem OSS melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan dan dokumen yang perlu diproses berdasarkan kegiatan usaha. ([OSS RBA][3])

### 6. PB-UMKU

**Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)** merupakan perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha dan/atau produk tertentu pada tahap pelaksanaan kegiatan. Jenisnya sangat bergantung pada sektor dan kegiatan usaha. ([OSS RBA][4])

## Jangan hanya mengejar NIB, cek legalitas usaha secara menyeluruh!

Legalitas usaha yang lengkap bukan hanya membuat bisnis terlihat profesional, tetapi juga membantu memberikan kepastian dan mengurangi risiko ketika usaha berkembang, mengikuti tender, bekerja sama dengan perusahaan lain, mengurus pembiayaan, membuka cabang, atau menghadapi pemeriksaan.

**Sebelum bisnis Anda berkembang lebih jauh, pastikan NIB, KBLI, Sertifikat Standar/Izin, PBG, SLF, Persetujuan Lingkungan, PB-UMKU dan dokumen terkait lainnya sudah sesuai dengan kondisi usaha Anda.**

📌 **Konsultasikan legalitas dan perizinan usaha Anda bersama:**

**KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN (KHN)**

**NURHADI, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur

Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](http://www.jasapasporvisakitasonline.web.id)

📱 **0821-4314-9379**

**Legalitas terjamin, solusi tanpa ribet. Dari legalitas sampai bisnis sukses.**

#LegalitasUsaha #NIB #PerizinanUsaha #OSS #KonsultanHukum

[1]: https://oss.go.id/?utm_source=chatgpt.com "OSS RBA - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ..."

[2]: https://simbg.pu.go.id/?utm_source=chatgpt.com "SIMBG - Kementerian Pekerjaan Umum"

[3]: https://oss.go.id/id/persyaratan-dasar?path=persetujuan-lingkungan&tab=&utm_source=chatgpt.com "Persetujuan Lingkungan"

[4]: https://oss.go.id/id/umku?utm_source=chatgpt.com "Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ..."

Read More